Reportika.id || Kota Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) terus mengakselerasi pelaksanaan Program Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) pada Tahun Anggaran 2025. Hingga pertengahan Desember, realisasi fisik pembangunan infrastruktur sanitasi tersebut telah menembus angka 70 persen.
Program sanitasi ini diprioritaskan untuk pembangunan septic tank individual bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Fungsional Penata Kelola Teknik Lingkungan Ahli Muda Disperkimtan Kota Bekasi, Yuyun Retno Winarningsih, menyebutkan keterbatasan lahan menjadi alasan utama model septic tank individual dipilih dibandingkan sistem komunal.
“Karakteristik wilayah perkotaan seperti Bekasi memiliki keterbatasan lahan. Karena itu, pembangunan septic tank individual dinilai paling memungkinkan dan efektif,” ujar Yuyun, Jumat (12/12/2025).
Ia menegaskan, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga komitmen Kota Bekasi sebagai wilayah Open Defecation Free (ODF). Meski seluruh wilayah telah dideklarasikan ODF, masih ditemukan sekitar 0,3 persen rumah tangga yang praktik pembuangan limbahnya belum memenuhi standar sanitasi layak.
“BABS terbuka sudah tidak ada. Namun masih ada sebagian kecil warga yang pembuangan limbahnya belum terhubung septic tank dan masih dialirkan ke saluran air. Ini yang sedang kami tangani secara bertahap,” jelasnya.
Baca juga:
Disperkimtan menargetkan seluruh warga Kota Bekasi telah memperoleh akses sanitasi layak sebelum tahun 2030. Untuk mendukung target tersebut, pada tahun 2025 dialokasikan pembangunan 234 unit septic tank individual yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi.
Ratusan unit septic tank tersebut tersebar di empat kelurahan, masing-masing Kelurahan Bekasi Jaya sebanyak 58 unit, Kelurahan Jatiluhur 58 unit, Kelurahan Jakamulya 60 unit, dan Kelurahan Teluk Pucung 58 unit.
Terkait pembiayaan, Yuyun menjelaskan besaran anggaran di setiap kelurahan relatif sama. Kelurahan dengan alokasi 58 unit menerima anggaran sekitar Rp493 juta, sementara Kelurahan Jakamulya yang mendapat 60 unit dialokasikan dana kurang lebih Rp510 juta.
Saat ini, seluruh pekerjaan fisik telah memasuki tahapan ketiga. Namun, pencairan anggaran masih menunggu proses reviu dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Secara administrasi dan fisik sudah kami evaluasi bersama Inspektorat. Pembayaran akan dilakukan setelah hasil reviu APIP tahap ketiga rampung,” tegasnya.
Di tingkat kelurahan, program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Koordinator Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Jatiluhur, Suharto, menyampaikan progres pembangunan di wilayahnya masih berlangsung.
“Total ada 58 unit di Jatiluhur. Tahap pertama sudah selesai 15 unit, tahap kedua 26 unit, dan sisanya akan diselesaikan pada tahap berikutnya,” ungkap Suharto saat ditemui di lokasi pekerjaan RW 011 Kelurahan Jatiluhur.
Ia menambahkan, seluruh kegiatan dibiayai melalui DAK Disperkimtan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025. Penentuan penerima manfaat dilakukan melalui proses pendataan dan verifikasi oleh Dinas Kesehatan, puskesmas, serta unsur RT dan RW.
“Mekanismenya melalui pendataan awal, lalu diverifikasi. Data banyak berasal dari puskesmas, ditambah usulan dari RT dan RW,” jelasnya.
Suharto juga menjelaskan pencairan anggaran dilakukan bertahap, yakni 25 persen pada tahap pertama, 45 persen pada tahap kedua, dan sisanya 30 persen pada tahap akhir setelah laporan pekerjaan dinyatakan selesai.
Meski kuota tahun ini terbatas, minat masyarakat terhadap program tersebut terbilang tinggi. Bahkan, masih terdapat puluhan rumah tangga yang membutuhkan fasilitas sanitasi layak namun belum terakomodasi.
“Permintaan masih cukup banyak. Data kebutuhan masih di bawah 100 rumah, tapi untuk tahun ini kuota sudah terpenuhi,” pungkasnya.
Ke depan, program pengelolaan sanitasi ini diharapkan dapat terus berlanjut guna menjangkau seluruh warga Kota Bekasi yang belum memiliki akses sanitasi layak.
Leman
