Reportika.id || Limapuluh Kota, Sumbar – Dibawah terik matahari (sekira pukul 09.00 WIB) Hampir Separuh Pejabat Eselon II “dilempar” sana-sana oleh Bupati Limapuluh Kota, sejumlah Pejabat Administrator, Pejabat Pengawasan dan Pejabat Fungsional berpindah kesana-kesini.
Setidaknya 17 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setingkat Kepala Dinas, Kepala Badan dan Sekretaris di “revolusi”, Jumat 31/10/2025 di Jorong Tanjuang Ateh Nagari Taram.
“Revolusi” ala Safni jelas mengejutkan, karena 3 hari sebelum Acara Pelantikan pasca Jobfit 2 Minggu lalu kondusifitas masih “adem”, artinya tidak akan terjadi mutasi dan rotasi besar-besaran dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kali ini.
Namun belakangan beredar Informasi bahwa “manuver” Wakil Bupati Limapuluh Kota Ahlul Badrito (PKS) “merevolusi” status quo.
Bupati Safni yang notabene Non Partai sepertinya “takluk” oleh Manuver Politik ala PKS Wabup Ahlul badrito kedalam Birokrasi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.
Dari 3 Jabatan Tinggi Pratama yang direncanakan akan “disentuh”, tapi sang Wabup Ahlul Badrito mampu “memaksa” Bupati mengocok ulang 17 Jabatan Eselon II serta ditukuk lagi dengan Rotasi, Mutasi dan Promosi 100 Jabatan Eselon III dan IV diberbagai OPD, Hebat!
Rotasi, Mutasi dan Promosi 117 Jabatan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Limapuluh kota seakan menandai era baru bagi PKS, sekaligus mengakhiri era Golkar (Partai Bupati terdahulu).
Kadis Pariwisata, Kesehatan, Pendidikan, Badan Keuangan, PUPR dan BPBD merupakan sedikit dari Peninggalan Golkar yang “dihabisi” PKS, Jabatan mereka direbut lalu dikosongkan dan mungkin saja akan “dijual” melalui Pansel.
Sebagai Kepala Daerah terpilih Kabupaten Limapuluh Kota melalui Pilkada 2024 manuver Bupati Safni pasca 8 bulan menjabat tentunya patut dipertanyakan apa dasarnya “merevolusi” Jabatan-jabatan Eselon II, III dan IV yang sebagian pasti sudah baik jalannya.
“117 Jabatan yang dilempa sana-sini ala Bupati/Wabup Limapuluh Kota patut dipertanyakan urgensinya, disaat efisiensi anggaran,disaat Bupati/Wabup belum “bekerja”, disaat Bupati/Wabup belum melaksanakan Visi-Misi dan Program Prioritas dalam RPJMD, kenapa birokrasi yang “diobrak-abrik”?” tanya seorang Tokoh Limapuluh Kota mencari Jawab.
Menurutnya lagi bahwa Agresifitas Bupati/Wakil Bupati Limapuluh Kota mungkin saja akan menganggu Birokrasi dalam Pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota.
“Kita menduga Rotasi, Mutasi dan Promosi kali ini berdasarkan Suka/tidak Suka saja, bukan berdasarkan penilaian yang progresif, profesional dan Proporsional,” tukuknya.
RH
