Reportika.id || Kota Bekasi – Sikap Partai Demokrat yang kini membuka dukungan terhadap pemilihan kepala daerah melalui DPRD menuai kritik tajam.
Perubahan posisi tersebut dinilai menunjukkan inkonsistensi serius sekaligus mengabaikan etika politik yang pernah menjadi pijakan moral partai itu sendiri.
Pernyataan Wakil Ketua Umum Demokrat Herman Khaeron mengenai kemungkinan menghidupkan kembali mekanisme Pilkada lewat DPRD dianggap bertentangan dengan sikap tegas partai pada 2014.
Saat itu, Ketua Umum Demokrat sekaligus Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono justru membatalkan kebijakan serupa melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci mengatakan perubahan tersebut bukan sekadar dinamika politik biasa melainkan cermin dari sikap yang mengorbankan prinsip etik.
“Ini bukan soal perbedaan rezim atau konteks zaman. Ini soal konsistensi etika. Demokrat dulu menolak Pilkada lewat DPRD karena sadar mekanisme itu rawan transaksi politik. Sekarang justru dibuka kembali tanpa dasar etik yang jelas,” kata Yohanes saat diwawancarai, Selasa (6/1/2026).
Menurutnya, keputusan SBY menerbitkan Perppu pada 2014 merupakan sikap moral yang kuat, bukan sekadar respons teknokratis. Langkah itu diambil untuk menjaga kedaulatan rakyat agar tidak direduksi menjadi kompromi elite di ruang tertutup DPRD.
“Kalau Demokrat hari ini mendukung hal yang dulu mereka batalkan sendiri, maka ada dua kemungkinan, pertama etika politik masa lalu dianggap keliru, kedua atau etika hari ini memang sengaja ditanggalkan,” ujarnya.
Yohanes menilai hingga kini Demokrat belum memberikan penjelasan yang jujur dan konseptual terkait perubahan sikap tersebut. Alasan efisiensi, stabilitas, atau penyederhanaan politik, menurutnya, tidak cukup untuk membenarkan pembalikan arah kebijakan yang menyangkut hak dasar rakyat.
“Pilkada langsung lahir dari pengalaman pahit praktik politik gelap di DPRD. Menghapusnya tanpa refleksi etik sama saja mengulang sejarah yang dulu dikritik Demokrat sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia melihat fenomena ini sebagai gejala pragmatisme jangka pendek yang memutus kesinambungan nilai antara era SBY dan arah Demokrat saat ini. Padahal, menurutnya, etika politik seharusnya menjadi identitas dan jangkar moral partai.
“Partai boleh saja berubah sikap dan itu bagian dari dinamika politik, tapi tidak boleh pura-pura lupa pada alasan moral di balik sikap lama. Kalau tidak, yang dipertaruhkan bukan hanya kebijakan, tapi kredibilitas etika Demokrat, termasuk warisan politik SBY dan kepemimpinan AHY,” katanya.
Ia menegaskan demokrasi membutuhkan konsistensi nilai, bukan sekadar keluwesan strategi.
“Demokrat sedang menggadaikan etika politik demi kepentingan politik sesaat,” pungkasnya.
Sul