Oleh: Muhammad Sardani
Koordinator Pusat BEM Nusantara
Memasuki tahun 2026, Indonesia berada pada fase penting dalam perjalanan menuju satu abad kemerdekaan. Jarak menuju 2045 semakin dekat, sementara tantangan kebangsaan yang dihadapi justru kian kompleks. Dalam konteks inilah, arah politik nasional perlu kembali dibaca secara jernih, tidak semata dari capaian jangka pendek, melainkan dari kemampuannya menjawab persoalan mendasar demokrasi, hukum, lingkungan, dan keadilan ekonomi.
Indonesia Emas 2045 kerap diproyeksikan sebagai puncak bonus demografi dan kemajuan ekonomi. Namun, sejarah menunjukkan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan, melainkan oleh kualitas tata kelola politik dan keberpihakan kebijakan publik. Tahun 2026 semestinya menjadi momentum refleksi sejauh mana praktik politik hari ini benar-benar menguatkan fondasi tersebut.
Demokrasi Indonesia pasca-kontestasi politik nasional relatif stabil secara prosedural. Namun, berbagai kajian dan diskursus publik mengingatkan bahwa stabilitas elektoral tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi.
Partisipasi warga negara di luar momentum pemilu masih menghadapi berbagai keterbatasan. Ruang dialog publik membutuhkan penguatan agar demokrasi tidak berhenti sebagai mekanisme administratif, melainkan tetap berfungsi sebagai sarana kontrol dan koreksi kekuasaan.
Baca juga:
APBD Kabupaten Bekasi 2026 Capai Rp7,7 Triliun, Infrastruktur Tetap Prioritas
Dalam bidang penegakan hukum, tantangan yang dihadapi juga tidak sederhana. Kepercayaan publik terhadap institusi hukum masih memerlukan penguatan serius.
Persoalan seperti lambannya penyelesaian perkara, perbedaan perlakuan hukum, hingga lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan kerap menjadi catatan dalam perbincangan publik. Negara hukum hanya akan bermakna apabila hukum ditegakkan secara konsisten dan dirasakan adil oleh seluruh warga negara.
Persoalan lingkungan hidup semakin menegaskan pentingnya koreksi arah pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir, bencana ekologis terjadi berulang di berbagai wilayah. Sejumlah kajian lingkungan mengaitkan kondisi tersebut dengan pola pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung alam. Ketika lingkungan rusak, dampaknya tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam.
Politik pembangunan yang berkelanjutan menjadi prasyarat mutlak bagi masa depan bangsa.
Sementara itu, dinamika ekonomi politik nasional menunjukkan daya tahan yang patut diapresiasi. Namun, tantangan pemerataan masih mengemuka. Akses terhadap pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, dan jaminan kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan merata, khususnya oleh generasi muda dan masyarakat di daerah. Indonesia Emas 2045 mensyaratkan pertumbuhan yang inklusif, di mana kemajuan tidak hanya terakumulasi pada pusat-pusat ekonomi tertentu, tetapi juga menjangkau wilayah dan kelompok yang selama ini tertinggal.
Oleh karena itu, arah politik ke depan perlu diletakkan pada prinsip kehati-hatian sekaligus keberanian melakukan pembenahan. Demokrasi perlu diperdalam, bukan dipersempit. Hukum perlu ditegakkan dengan keberanian moral. Lingkungan harus dijaga sebagai warisan generasi mendatang. Ekonomi perlu dikelola dengan orientasi keadilan sosial. Keempat aspek ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Dalam konteks tersebut, peran generasi muda dan mahasiswa tetap relevan.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa suara kritis mahasiswa kerap hadir pada titik-titik penting perjalanan bangsa. Kritik yang berbasis nalar, etika, dan kepentingan publik bukanlah ancaman bagi negara, melainkan bagian dari upaya menjaga arah kebijakan agar tetap sejalan dengan cita-cita konstitusional.
Indonesia Emas 2045 pada akhirnya bukan sekadar target waktu, melainkan ukuran kedewasaan bangsa dalam mengelola kekuasaan dan perbedaan. Tahun 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan tidak dibangun oleh optimisme semata, tetapi oleh keberanian merawat demokrasi, menegakkan hukum secara adil, menjaga lingkungan dengan penuh tanggung jawab, serta memastikan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Di sanalah kualitas kepemimpinan bangsa diuji, dan di sanalah arah sejarah sedang ditentukan.
Red