Oleh: Fadhil Raid
(Geopolitik • Lingkungan • Ekonomi)
Reportika.id, Jakarta – Tahun 2026 bukan sekadar penanda waktu dalam kalender, melainkan sebuah titik didih baru dalam tata kelola dunia. Lanskap geopolitik global kini diguncang oleh eskalasi ketegangan di Timur Tengah, khususnya ancaman penutupan Selat Hormuz imbas dari konflik proksi yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Bagi negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia, skenario ini bukanlah sekadar fluktuasi harga komoditas biasa. Ini adalah ancaman nyata terhadap urat nadi pertahanan dan keamanan negara. Dalam ilmu kenegaraan modern, diplomasi yang bermartabat tidak akan pernah lahir dari mulut negara yang perutnya rentan terhadap guncangan rantai pasok energi. Kemandirian energi bukan lagi jargon ekonomi, melainkan fondasi mutlak dari kedaulatan negara.
Untuk memahami urgensi situasi ini, kita harus membedah realitas paradoks pasar energi global saat ini. Di satu sisi, agenda transisi energi global berpotensi mempercepat pelemahan permintaan (demand) bahan bakar fosil. Namun di sisi lain, kapasitas pasokan (supply) global justru mengalami ledakan. Data menunjukkan bahwa sejak 2024 hingga periode 2026-2028, puluhan proyek kilang baru di berbagai belahan dunia mulai dari Dangote Refinery di Nigeria hingga Yulong Refinery mulai beroperasi dengan menambahkan kapasitas hingga jutaan barel per hari. Kondisi ini menciptakan dinamika pasar yang sangat kejam: kelebihan pasokan global di tengah masa depan yang mengarah pada penurunan konsumsi.
Jika Indonesia tetap bergantung pada impor minyak mentah dan BBM finished product dalam menghadapi gelombang ini, maka arah kebijakan luar negeri kita akan selalu tersandera oleh kepentingan negara eksportir. Keterjangkauan harga (Affordability) dan kemudahan akses (Accessibility) yang merupakan dua dari lima pilar ketahanan energi akan menjadi barang mewah yang ditentukan oleh pasar internasional, bukan oleh kedaulatan negara.
Menghadapi paradoks ini, negara tidak boleh bereaksi secara reaktif, melainkan harus mengorkestrasi instrumen kenegaraan secara strategis. Di sinilah kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) menjadi sangat krusial. BP Danantara tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai sekadar dana investasi pemerintah (sovereign wealth fund). Ia harus berfungsi sebagai instrumen kepemimpinan multidimensi strategis yang mengonsolidasikan kekuatan fiskal negara untuk membebaskan Indonesia dari jerat impor energi.
Namun, orkestrasi makro dari BP Danantara harus memiliki motor penggerak operasional yang andal, yaitu BUMN. Sebagai garda terdepan, Pertamina tengah menjalankan transformasi besar-besaran melalui konsolidasi Subholding Downstream (SHD). Pada fase krusial di tahun 2026, penggabungan berbagai entitas seperti KPI, PIS, dan PET ke dalam PT Pertamina Patra Niaga (PPN) bukan sekadar urusan efisiensi internal korporasi. Ini adalah langkah strategis kenegaraan untuk membangun resiliensi bisnis hilir. Dengan mengintegrasikan aset kilang, logistik, hingga distribusi, negara memaksimalkan kendali atas rantai pasok energi dari hulu hingga ke titik terkecil yang menyentuh masyarakat. Optimalisasi rantai pasok yang seamless inilah yang menjadi perisai nyata ketika jalur distribusi global seperti Selat Hormuz terganggu.
Sumber: Arsip Pribadi
Implementasi ketahanan energi di atas kertas harus dibuktikan di medan geografis yang konkret. Ambil contoh strategi supply di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Wilayah ini memiliki karakteristik unik: menjadi jalur lintas utama mudik, pusat destinasi wisata nasional seperti Danau Toba, namun sekaligus menyimpan potensi bencana multidimensi (gunung berapi seperti Sinabung dan Marapi) serta memiliki remote area yang sangat luas (Natuna, Simeulue, Kepulauan Mentawai). Ketahanan negara diukur dari kemampuannya menembus kesulitan geografis ini. Keberhasilan negara, melalui sinergi BUMN, memastikan aliran BBM dan LPG ke ratusan outlet siaga di wilayah-wilayah terluar dan rawan bencana ini adalah bukti nyata bahwa pilar Ketersediaan (Availability) dan Penerimaan (Acceptability) berjalan beriringan.
Akan tetapi, upaya membangun ketahanan energi tidak boleh buta terhadap krisis ekologis. Dalam mendorong transisi energi menuju renewables, pemerintah dan BP Danantara wajib menerapkan apa yang disebut sebagai Observer ethic/etika kehati-hatian yang menghormati keseimbangan ekosistem. Dalam menuju revolusi hijau, seperti ekspansi tambang nikel untuk baterai EV atau pembangunan pembangkit listrik raksasa, sering kali mengabaikan keanekaragaman hayati dan hak masyarakat adat. Keadilan sosial-ekologis harus menjadi batu uji setiap kebijakan investasi energi. Pilar Keberlanjutan (Sustainability) akan gagal jika transisi energi kita hanya mengganti jenis bahan bakar, tetapi tetap merampas ruang hidup rakyat dan merusak alam.
Sumber: Arsip HmI Badko SUMUT
Di tengah tarik-menarik antara kepentingan kapital global, investasi negara, dan imperatif ekologis ini, ruang bagi masyarakat sipil untuk melakukan pengawalan menjadi sangat vital. Secara spesifik, kader-kader intelektual muda seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) harus mengambil posisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Peran mahasiswa tidak lagi cukup jika hanyat pada wacana politik normatif, melainkan harus berevolusi menjadi Agent of Awareness, Discussion Builder, dan Future Energy Leader.
Sebagai Agent of Awareness, kader harus menjadi garda terdepan dalam menggerakkan gerakan bijak menggunakan energi (seperti konsep GENBI-MI) di akar rumput: mengubah narasi dari sekadar “berhemat” menjadi “menggunakan secara adil dan sesuai kebutuhan”. Sebagai Discussion Builder, mereka harus membangun ruang diskusi kritis untuk mengawasi langkah BP Danantara dan konsolidasi BUMN memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar mendukung kedaulatan, bukan melahirkan neokolonialisme gaya baru berkedok transisi energi.
Akhirnya, tahun 2026 harus menjadi momentum refleksi kenegaraan kita. Ancaman penutupan Selat Hormuz adalah sebuah peringatan keras dari sejarah. Indonesia memiliki instrumen fiskal yang luar biasa melalui BP Danantara dan kemampuan operasional rantai pasok yang kuat melalui transformasi hilir BUMN. Namun, kedaulatan energi paripurna hanya akan terwujud jika ketiga elemen ini berjalan selaras: negara yang mengorkestrasi aset secara strategis, BUMN yang beroperasi dengan resiliensi tinggi, serta masyarakat sipil yang terus mengawal proses dengan literasi ekologi politik yang tajam. Hanya ketika energi kita mandiri dan adil, barulah Indonesia berdiri setara dan bersuara lantang di pentas diplomasi global, bukan lagi sebagai sekadar penonton yang tertawa geli jika harga minyak dunia tiba-tiba meroket.
Daftar Pustaka
– Institute for Essential Services Reform (IESR). (2023). Melacak Potensi Energi Terbarukan Indonesia: Menuju Net Zero Emission 2060. IESR.
– PT Pertamina (Persero). (2026). Ketahanan Energi Nasional dan Peran Strategis BUMN: Tantangan dan Peluang Sektor Energi di Sumatera Bagian Utara. Materi LK-III HMI Badko Sumatera Utara.
– Yusgiantoro, P. (2000). Ekonomi Energi: Teori dan Praktik. Jakarta: LP3ES.
Ran