Reportika.id || Jakarta – Forum Rakyat Nusantara (FORNUSA) menyatakan kondisi ekonomi nasional tengah berada pada titik rawan akibat melemahnya integritas fiskal negara. FORNUSA menilai, shortfall penerimaan pajak tahun 2025 sebesar 0,7 persen serta defisit APBN yang mencapai 2,82 persen bukan sekadar persoalan teknis ekonomi, melainkan sinyal kuat adanya kebocoran sistemik di sektor perpajakan.
Menurut Subandi Lie selaku Kordinator FORNUSA, tekanan fiskal yang terus membesar tidak bisa terus-menerus dialihkan pada faktor ekonomi global. Ada indikasi serius kegagalan pengawasan internal serta dugaan keterlibatan oknum pejabat keuangan dalam praktik manipulasi dan perlindungan mafia pajak yang merugikan keuangan negara dan menggerus hak rakyat.
FORNUSA menilai, semangat reformasi fiskal yang digaungkan pimpinan Kementerian Keuangan terhambat oleh mentalitas predator di tubuh birokrasi, di mana kepentingan pribadi dan kelompok lebih diutamakan dibandingkan amanat konstitusi. Kasus dugaan korupsi yang menyeret PT Wanatlara Persada dengan KPP Madya Jakarta Utara dipandang sebagai bukti nyata bahwa praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di sektor perpajakan masih berlangsung secara terstruktur dan sistematis.
Praktik suap dan manipulasi pajak di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP), menurut FORNUSA, mustahil terjadi tanpa adanya koordinasi, restu, dan perlindungan dari level struktural di atasnya. Temuan emas seberat 1,3 kilogram dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara dinilai bukan sekadar barang bukti, melainkan indikasi kuat pola gratifikasi dan dugaan pencucian uang yang menyerupai skema korupsi besar di masa lalu.
Atas dasar itu, FORNUSA mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak berhenti pada pelaku lapangan. FORNUSA menuntut penelusuran rekam jejak dan pemeriksaan mendalam terhadap pejabat elit yang memiliki kewenangan strategis dalam regulasi dan mutasi jabatan, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, serta Sigit Danang Jaya selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak. Menurut FORNUSA, tanpa keberanian menyentuh level elit, pemberantasan mafia pajak hanya akan melahirkan tumbal, bukan keadilan.
Sikap kritis FORNUSA mendapat dukungan penuh dari AMPUH Indonesia. Koordinator Nasional AMPUH Indonesia, Saipul Wahyudin, menegaskan bahwa mafia pajak merupakan bentuk kejahatan fiskal terstruktur yang dampaknya langsung dirasakan rakyat.
“KORNAS AMPUH Indonesia mendukung penuh aksi FORNUSA. Mafia pajak adalah perampok uang rakyat. Jika KPK memilih diam dan ragu, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keuangan negara, tetapi kepercayaan publik terhadap hukum,” tegas Saipul Wahyudin.
Ia menegaskan bahwa pengawasan publik bukanlah serangan terhadap institusi Kementerian Keuangan, melainkan upaya penyelamatan lembaga negara dari oknum-oknum yang mencederai integritas birokrasi.
“Kami justru ingin Kementerian Keuangan bersih dan bermartabat. Yang harus disingkirkan adalah mafia pajak dan jaringan pelindungnya, bukan suara kritis rakyat,” tambahnya.
FORNUSA menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
- Mengimbau seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk aktif melakukan pengawasan (social control) terhadap Kementerian Keuangan.
- Mendesak KPK memberikan perhatian dan prioritas khusus terhadap kasus-kasus korupsi di lingkungan Kemenkeu yang berdampak langsung pada defisit negara.
- Mendesak KPK melakukan audit investigatif terhadap jaringan elit di lingkungan Kemenkeu, termasuk memeriksa Heru Pambudi dan Sigit Danang Jaya secara transparan dan adil.
- Mendesak penegak hukum mengusut tuntas praktik “backing” terhadap perusahaan tidak patuh pajak serta mafia ekspor-impor.
- Mendesak aparat penegak hukum segera memanggil, memeriksa, dan menindak Direktur Utama PT Wanatlara Persada, Suherman, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
FORNUSA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga Kementerian Keuangan benar-benar bersih dari oknum yang merugikan rakyat dan negara.
Ramzi